Pernyataan Direktur Kesehatan Raqqa, Abdullah al-Hammoud, tentang hubungan tenaga kesehatan dengan SDF/AANES sebagai otoritas de facto memicu berbagai tafsir politik. Di tengah proses perubahan kendali wilayah, kalimat tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana transisi kekuasaan dijalankan secara praktis, terutama di sektor pelayanan publik yang sensitif.
Al-Hammoud menegaskan bahwa selama periode sebelumnya, tenaga medis di Raqqa beroperasi dengan SDF sebagai realitas kekuasaan di lapangan. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai pengakuan legal, melainkan pengakuan atas kondisi faktual yang terjadi ketika negara tidak hadir secara langsung dalam pengelolaan wilayah.
Dalam konteks konflik Suriah, istilah otoritas de facto merujuk pada pihak yang menguasai wilayah secara nyata, meskipun tanpa legitimasi negara. Bagi tenaga kesehatan, berurusan dengan otoritas semacam itu sering kali merupakan satu-satunya cara agar layanan dasar tetap berjalan.
Pemerintah Suriah kini berupaya membalik keadaan tersebut dengan pendekatan bertahap. Alih-alih melakukan pembersihan struktural secara keras, negara memilih masuk melalui sektor layanan publik, khususnya kesehatan, sebagai pintu utama pemulihan otoritas.
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali pusat-pusat kesehatan yang sebelumnya beroperasi di bawah sistem lama. Dengan cara ini, layanan tidak terputus dan masyarakat tidak menjadi korban dari perubahan politik yang mendadak.
Pernyataan tentang netralitas sektor kesehatan menjadi kunci pesan pemerintah. Negara ingin menunjukkan bahwa tenaga medis tidak akan diperlakukan sebagai bagian dari konflik, melainkan sebagai aset nasional yang harus dirangkul.
Meski demikian, warisan administratif dari era SDF tidak bisa dihapus begitu saja. Struktur manajemen rumah sakit, data kepegawaian, hingga mekanisme kerja sama dengan organisasi nonpemerintah masih melekat dan membutuhkan penyesuaian.
Kondisi inilah yang sering disalahartikan sebagai kelanjutan kekuasaan de facto SDF. Padahal, yang tersisa lebih banyak berupa jejak teknis dan administratif, bukan kontrol politik atau keamanan.
Dengan memanggil kembali dokter dan perawat yang sempat keluar dari sistem, pemerintah berusaha memastikan kesinambungan layanan. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa tidak akan ada pembalasan atau pengucilan terhadap mereka yang bekerja di bawah kondisi sebelumnya.
Respons positif dari tenaga kesehatan menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Antusiasme untuk membuka kembali rumah sakit menandakan adanya keinginan kuat dari kalangan profesional medis untuk kembali berada di bawah payung negara.
Fokus pada 71 pusat kesehatan di Raqqa menjadi strategi untuk mengurangi tekanan pada rumah sakit rujukan. Langkah ini sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga tingkat layanan dasar.
Dalam pengalaman konflik Suriah sebelumnya, sektor kesehatan sering dijadikan barometer stabilisasi. Ketika layanan medis berjalan normal, legitimasi negara di mata warga perlahan pulih.
Pendekatan serupa pernah diterapkan di wilayah lain seperti Aleppo dan Daraa. Di sana, integrasi bertahap tenaga sipil terbukti lebih efektif dibandingkan pengambilalihan secara konfrontatif.
Bagi organisasi internasional dan NGO, pernyataan Al-Hammoud juga memiliki makna tersendiri. Ia memberi jaminan bahwa kerja kemanusiaan tetap memiliki ruang, meski kerangka otoritas telah berubah.
Pesan ini penting untuk mencegah hengkangnya bantuan internasional. Tanpa dukungan eksternal, sistem kesehatan di wilayah pascakonflik rentan kolaps.
Dengan demikian, narasi tentang otoritas de facto SDF lebih tepat dibaca sebagai refleksi masa lalu, bukan kondisi saat ini. Pemerintah Suriah berupaya menutup bab tersebut tanpa menimbulkan guncangan sosial.
Transisi ini menunjukkan bahwa pemulihan negara tidak selalu dimulai dari senjata atau aparat keamanan. Layanan publik justru menjadi instrumen paling halus namun efektif untuk menegaskan kedaulatan.
Di Raqqa, kesehatan dijadikan medan rekonsiliasi antara negara dan masyarakat yang lama hidup di luar struktur resmi. Pendekatan ini memperkecil risiko resistensi lokal.
Meski tantangan masih besar, langkah-langkah awal ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas. Negara ingin hadir kembali sebagai pelayan, bukan semata penguasa.
Ke depan, keberhasilan strategi ini akan bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan mengelola warisan lama tanpa menciptakan konflik baru.
Raqqa kini menjadi contoh bagaimana transisi pascakonflik dapat dijalankan melalui jalur administratif dan kemanusiaan. Warisan de facto SDF tidak dipertahankan, tetapi dikelola agar tidak meruntuhkan fondasi layanan publik yang tersisa.
0 comments:
Post a Comment